Kajian hukum positif Indonesia memperkuat potensi eskalasi. Pengelolaan dana umat tanpa pertanggungjawaban jelas berisiko Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, sementara penghapusan nama dari struktur resmi dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Narasi “persoalan pribadi” juga berpotensi memenuhi unsur pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).
Dari sudut investigasi media, kasus ini sarat red flags: nepotisme organisasi, minimnya publikasi keuangan Janji Iman, dan kriminalisasi whistleblower. Media dapat menggali dengan verifikasi kwitansi, audit forensik dana, dan wawancara multipartai untuk mendorong akuntabilitas publik sesuai prinsip 5W+1H dan etika jurnalisme yang menghindari pelanggaran UU ITE.
Dampaknya sudah terasa: kepercayaan jemaat terhadap pengelolaan harta Tuhan (gereja) menurun drastis, donasi Janji Iman terancam mandek, dan kohesi majelis retak. St. Viktor sebagai penjaga integritas kini diuji iman, sementara HKBP Resort Tangkerang berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola gereja lainnya di Distrik XXII Riau.
Langkah sistematis yang ditempuh meliputi diskusi keberatan resmi ke Praeses Distrik XXII Pdt. Hardy Lumbantobing, M.Th., melalui Sekretaris Distrik XXII Pdt. Bakti Situmorang, karena Praeses diinformasikan sedang keluar kota. Dalam hal ini diharapkan adanya tindakan nyata secara langsung dari Praeses Distrik XXII Riau, apalagi dengan adanya surat undangan yang dikeluarkan Pendeta Resort Tangkerang yang isi materi rapatnya adalah “mempertimbangkan pelayanan St. VJ Napitupulu di HKBP Resort Tangkerang” yang mana hal ini jauh berbeda antara permasalahan yang sesungguhnya dengan materi rapat.
Usulan audit independen BPK HKBP, serta laporan ke Ompui Ephorus di Pearaja Tarutung jika tidak ada mediasi bahkan smpai pembuatan Laporan Polisi. Dokumentasi bukti seperti Buku Parsaoran yang diubah krusial untuk proses RPP yang sah.
Hingga rilis ini disusun, pihak HKBP Distrik XXII Riau belum memberikan konfirmasi resmi. Media terus memantau perkembangan untuk memastikan keadilan gerejawi terwujud, sekaligus mengingatkan bahwa gereja sebagai teladan kasih (Matius 18:15-17) wajib menjunjung transparansi demi kemurnian pelayanan jemaat.
