Jakarta – Dewanusantaranews.com – LSM Jalinan Generasi Reformasi (JAGER) Hadiri Forum Group Discussion (FGD) yang berthema “Bermedsos Sehat Tanpa Hoaks, Disinformasi, dan Polarisasi untuk Memelihara Kehidupan Berpolitik dan Berbangsa” di Jakarta Pusat, Pada hari Senin, 20 Oktober 2025.
Forum Group Discussion ini dihadiri oleh Narasumber, Bandot Nendi Malera, S.E, Arief Bawono, moderator Qonita Nur Khodijah Riahdin, LSM Jalinan Generasi Reformasi (JAGER), Mahasiswa dan masyarakat.
Media sosial kini bukan sekadar ruang berbagi cerita, melainkan juga gelanggang politik yang menentukan arah wacana publik. Dalam satu dekade terakhir, platform seperti X (Twitter), Facebook, TikTok, dan Instagram telah menjadi arena perebutan pengaruh, pembentukan opini, bahkan perpecahan. Fenomena hoaks, disinformasi, dan polarisasi menjadi wajah baru dari krisis komunikasi digital yang kini berdampak langsung terhadap kualitas partisipasi publik dan kehidupan berbangsa.
Rendahnya literasi, kini, bukan karena terbatasnya akses informasi seperti dekade 90an. Justru, kita sedang menghadapi banjir informasi tanpa filter. Demokrasi digital yang awalnya diharapkan memperkuat partisipasi justru memunculkan paradoks: publik menjadi lebih aktif berbicara, namun semakin sulit membedakan mana kebenaran dan mana manipulasi.
*Definisi dan Batasan Konsep:*
1. Hoaks adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau menyesatkan publik. Biasanya dikemas seolah-olah faktual, seringkali dengan memanfaatkan emosi publik seperti ketakutan, kebencian, atau nasionalisme sempit. Menurut Kementerian Kominfo, sepanjang tahun politik 2024 saja, terdapat lebih dari 1.700 konten hoaks politik yang terdeteksi di berbagai platform digital.
2. Disinformasi sedikit berbeda dari hoaks karena memiliki motif dan strategi yang lebih sistematis. Jika hoaks bisa dibuat siapa saja, disinformasi biasanya merupakan hasil rekayasa terencana, baik oleh kelompok politik, buzzer, maupun pihak tertentu untuk membentuk persepsi publik. Claire Wardle dari First Draft News menyebut disinformasi sebagai “deliberate falsehood created to cause harm or gain advantage.”
3. Polarisasi adalah perpecahan opini publik yang ekstrem hingga mengikis ruang dialog. Di media sosial, polarisasi sering terjadi karena algoritma yang hanya menampilkan konten sesuai preferensi pengguna (filter bubble). Akibatnya, publik terjebak dalam ruang gema (echo chamber), merasa paling benar, dan memandang kelompok lain sebagai ancaman.
*Jejak Historis dan Perkembangannya:*
Fenomena hoaks dan disinformasi politik di Indonesia mulai mencuat sejak Pilpres 2014 dan mencapai puncaknya pada 2019. Kampanye digital kala itu memperlihatkan bagaimana mesin politik memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk persuasi, tetapi juga untuk perang opini. Istilah “cebong” dan “kampret” menjadi simbol polarisasi sosial yang bahkan bertahan hingga kini. Pada masa pandemi COVID-19, pola yang sama kembali muncul. Hoaks kesehatan, teori konspirasi, hingga narasi anti-pemerintah beredar bersamaan dengan krisis kepercayaan terhadap lembaga resmi. Artinya, disinformasi tidak hanya berdampak pada pilihan politik, tapi juga pada sikap publik terhadap ilmu pengetahuan dan kebijakan negara.
Seiring waktu, algoritma media sosial memperparah situasi. Konten provokatif mendapatkan lebih banyak engagement, yang berarti lebih banyak distribusi. Dalam logika bisnis digital, emosi—bukan kebenaran—menjadi bahan bakar utama.
*Dampak terhadap Partisipasi Publik dan Kehidupan Berbangsa*
