1. Menurunnya Kepercayaan Publik Disinformasi membuat publik sulit mempercayai lembaga resmi. Riset LIPI (2023) menunjukkan bahwa hanya 52% warga percaya pada informasi pemerintah yang beredar di media sosial. Ketidakpercayaan ini berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan publik.
2. Degradasi Rasionalitas Politik Perdebatan publik kini lebih banyak digerakkan oleh emosi ketimbang argumen. Partisipasi politik menjadi reaktif, bukan reflektif. Masyarakat cenderung mendukung berdasarkan identitas dan sentimen, bukan program dan gagasan.
3. Normalisasi Kebencian dan Kekerasan Simbolik Polarisasi digital melahirkan budaya cyber bullying dan doxing. Aktivis, jurnalis, dan akademisi yang kritis sering menjadi korban serangan daring. Dalam jangka panjang, ini mengancam kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi deliberatif.
4. Erosi Solidaritas Sosial Polarisasi tidak hanya terjadi di dunia maya. Ia menembus ruang keluarga, komunitas, hingga institusi pendidikan. Rasa kebangsaan terkikis oleh identitas politik yang sempit.
*Upaya dan Strategi Antisipasi*
1. Literasi Digital Kritis Edukasi publik harus melampaui sekadar “cek fakta”. Kita perlu membangun kesadaran kritis tentang bagaimana algoritma bekerja, siapa yang diuntungkan, dan mengapa kita perlu menjaga empati dalam berdebat. Seperti kata Dr. Henri Subiakto, “Literasi digital bukan cuma soal tahu cara menggunakan media, tapi juga memahami siapa yang mengendalikan narasi.”
2. Kolaborasi Lintas Sektor Pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil perlu membangun ekosistem check and balance. Platform media sosial juga harus lebih transparan dalam moderasi konten. Inisiatif seperti CekFakta.id adalah contoh baik dari gerakan warga yang berperan aktif melawan hoaks.
3. Penguatan Etika Digital dan Regulasi yang Proporsional Regulasi penting, tapi jangan sampai menjadi alat pembungkam kritik. Prinsip “transparansi dan akuntabilitas digital” harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan pengendalian informasi.
4. Revitalisasi Ruang Publik yang Sehat Kita perlu menghidupkan kembali ruang-ruang dialog yang berlandaskan empati. Forum warga, diskusi lintas komunitas, dan FGD seperti ini adalah bentuk perlawanan terhadap logika algoritmik yang membelah kita.
Di era media sosial, kebenaran sering kalah cepat dari kebohongan. Tugas kita sebagai warga digital adalah memastikan bahwa berpikir kritis tetap menjadi budaya, bukan sekadar pilihan.
Partisipasi publik yang sehat tidak lahir dari keseragaman opini, tapi dari keberanian berdialog di tengah perbedaan. Melawan hoaks dan disinformasi bukan hanya soal fakta—ini soal menjaga kewarasan kolektif agar bangsa ini tidak tenggelam dalam kebisingan digital.
Ketua Umum LSM Jalinan Generasi Reformasi (JAGER) merasa bersyukur dan berterima kasih kepada senior-senior dengan melibatkan LSM JAGER di dalan acara Forum Group Discussion ini, karena bisa memberikan
pemahaman atas bahayanya hoaks, Disinformasi dan polarisasi di medsos khusus buat anggota saya dan umumnya untuk rakyat Indonesia. Dan kami juga di bekali metode cara dan kiat-kiat untuk antisipasi atau meminimalisir bahaya itu. (Barat)
