Jika fasilitas sudah ada namun tidak dijalankan, berarti kebijakan hanya berhenti pada tataran seremonial,” tegasnya.
Sementara itu, seorang pejabat di lingkungan OPD terkait yang enggan disebutkan namanya menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami akan meninjau kembali jadwal operasional dan kendala teknis di lapangan. Mobil perpustakaan memang seharusnya aktif menjangkau masyarakat. Evaluasi segera dilakukan agar fungsi layanan literasi dapat berjalan optimal,” katanya.
Publik kini berharap pemerintah daerah segera menyusun jadwal operasional yang jelas, menempatkan petugas secara efektif, serta memastikan mobil perpustakaan benar-benar hadir di tengah masyarakat—bukan sekadar menjadi atribut program tanpa implementasi.
Sebab, program literasi akan kehilangan makna apabila fasilitas yang dirancang untuk melayani justru dibiarkan diam saat masyarakat membutuhkan akses pengetahuan.
(AG/HN)
