Diduga melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. SKT yang digunakan memiliki identitas dan tahun penerbitan yang berbeda-beda dan tidak sesuai lokasi.
4. Pencemaran Nama Baik dan Pencatutan Nama Pejabat Negara
Pernyataan Bambang yang menyebut “atas perintah Bupati” dapat masuk ke ranah hukum pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 14–15 UU No. 1 Tahun 1946.
5. Penggelapan Pajak dan Pendapatan Negara
Aktivitas tambang ilegal tidak tercatat dalam sistem perpajakan negara, melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta berpotensi masuk dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010.
6. Pelanggaran Hak Konsumen dan Keselamatan Publik
Aktivitas ini membahayakan struktur jalan, jembatan, serta kelestarian alam dan masyarakat sekitar, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait keselamatan dan hak atas informasi yang benar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengkonfirmasi kebenaran pengakuan Bambang kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bengkayang, termasuk klarifikasi dari Bupati Bengkayang. Tim juga berupaya mendapatkan penjelasan dari Dinas ESDM Kalbar dan aparat penegak hukum terkait dugaan pembiaran terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan ini, sesuai dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim Red
