Dengan demikian, pelaksanaan putusan bukan merupakan pilihan bagi aparat penegak hukum, melainkan kewajiban institusional ketika seluruh persyaratan hukum untuk pelaksanaannya telah terpenuhi.
Namun, kepastian mengenai status inkracht perkara M. Yusuf tetap perlu diperoleh melalui dokumen resmi pengadilan dan konfirmasi Kejaksaan.
Sebab, berdasarkan KUHAP baru, Pasal 299 mengatur kemungkinan dan pembatasan pengajuan kasasi, termasuk berdasarkan ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan.
Pasal 300 mengatur tenggang waktu pengajuan kasasi paling lama 14 hari sejak putusan yang dimohonkan kasasi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
Oleh karena itu, status upaya hukum perkara ini harus diperiksa berdasarkan dakwaan, ketentuan yang berlaku, serta administrasi perkara, bukan semata-mata dengan menghitung waktu pemberitahuan putusan banding.
APAKAH SUDAH ADA SURAT PERINTAH EKSEKUSI?
Dalam konteks pelaksanaan putusan, salah satu hal yang perlu diperjelas adalah apakah Kejari Batu Bara telah menerima salinan resmi putusan dan menindaklanjutinya melalui administrasi pelaksanaan putusan.
Publik juga perlu mengetahui apakah telah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), bagaimana perkembangan pemanggilan terpidana, serta apakah terdapat kendala hukum atau teknis dalam pelaksanaan putusan tersebut.
Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 342 KUHAP menjadi landasan kewajiban Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan.
Sebaliknya, apabila masih terdapat proses hukum atau keadaan tertentu yang memengaruhi pelaksanaannya, penjelasan resmi Kejaksaan diperlukan agar masyarakat mengetahui dasar hukum yang sebenarnya.
Dengan demikian, persoalan ini tidak seharusnya berkembang menjadi spekulasi mengenai ada atau tidaknya pembiaran terhadap putusan pengadilan.
Yang dibutuhkan adalah transparansi mengenai tahapan, dokumen, dan tindakan hukum yang telah dilakukan.
UPAYA KONFIRMASI KEPADA KEJARI BATU BARA BELUM MENDAPAT TANGGAPAN
Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara terkait perkembangan pelaksanaan putusan perkara Nomor 988/Pid.B/2025/PN Kisaran atas nama M. Yusuf.
Upaya klarifikasi juga dilakukan melalui K. Sinaga selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Batu Bara yang menangani perkara tersebut.
Konfirmasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai status hukum perkara, kepastian inkracht, tindak lanjut amar putusan yang memerintahkan terdakwa tetap ditahan, serta perkembangan administrasi eksekusi.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak Kejaksaan tersebut belum mendapatkan tanggapan maupun keterangan resmi yang dapat disampaikan kepada publik.
Redaksi menegaskan bahwa belum diperolehnya tanggapan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penolakan memberikan klarifikasi.
Awak Media tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan penjelasan resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Kasi Pidum, JPU K. Sinaga, penasihat hukum M. Yusuf, serta pihak Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Tinggi Medan.
KEPASTIAN HUKUM HARUS BERUJUNG PADA PELAKSANAAN PUTUSAN
Perkara ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan membawa suatu perkara ke persidangan hingga menghasilkan putusan hakim.
Pelaksanaan putusan juga merupakan bagian penting dari rangkaian proses peradilan yang harus memperoleh perhatian serius.
Bagi pihak yang merasa dirugikan, kepastian hukum bukan hanya tentang adanya putusan tertulis, tetapi juga kejelasan mengenai tindak lanjut putusan tersebut sesuai ketentuan hukum.
Sementara bagi institusi penegak hukum, keterbukaan dalam menjelaskan perkembangan perkara merupakan bagian dari tanggung jawab publik dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Kini, penjelasan resmi Kejari Batu Bara menjadi hal yang dinantikan untuk menjawab pertanyaan mengenai status hukum dan pelaksanaan putusan tersebut.
Sebab, masyarakat berhak mengetahui apakah perkara ini masih berada dalam tahapan administrasi hukum atau telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dilaksanakan eksekusinya.
Pada akhirnya, kepastian hukum tidak cukup berhenti pada lembar putusan pengadilan. Pelaksanaannya harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga keadilan tidak hanya diputuskan, tetapi juga diwujudkan.
Laporan AG
