Proses lab memang lambat. Kami juga sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak pertanian terkait asal bahan baku, tapi sejauh ini belum ada respons,” ujarnya singkat.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar, M. Rifal, mendesak agar Polda Kalbar segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik untuk menjaga kredibilitas institusi kepolisian.
Kita mendukung proses hukum yang profesional. Tapi jika terlalu tertutup, akan timbul persepsi buruk dari masyarakat. Apalagi jika kasus ini melibatkan jaringan luas atau oknum aparat,” tegas Rifal.
Kasus dugaan peredaran oli palsu ini bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan kendaraan dan kecelakaan lalu lintas. Desakan agar Polda Kalbar bertindak tegas dan terbuka terus menguat, terlebih beredar kabar adanya perlindungan dari oknum tertentu terhadap bisnis ilegal tersebut.
Publik kini menunggu, apakah kasus ini akan diusut hingga tuntas atau justru menguap tanpa kejelasan seperti banyak perkara ekonomi ilegal lainnya di Kalimantan Barat.
