Kementerian Pertanian juga memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi pada tahun 2025 meningkat signifikan. Dari 9,5 juta ton pada 2024, Pemerintah menambah alokasi menjadi 12 juta ton pada 2025. Kenaikan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pupuk ditingkat Petani, menghindari kelangkaan, dan menjaga stabilitas harga komoditas pertanian di pasar.
Untuk wilayah Aceh sendiri, kebijakan tersebut disambut dengan antusias oleh sejumlah Kelompok Tani. Penurunan harga diyakini dapat meringankan beban petani padi dan hortikultura yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya produksi. Namun beberapa petani berharap agar kebijakan tersebut juga diikuti dengan pengawasan ketat terhadap distribusi agar pupuk subsidi tidak bocor ke tangan yang tidak berhak (spekulan/tengkulak)
“Kami sangat mendukung kebijakan penurunan harga ini, tapi yang penting jangan cuma turun di atas kertas. Di lapangan sering kali pupuk langka dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami berharap Pemerintah benar-benar awasi penyalurannya,” ujar Jamaluddin, seorang Petani di Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur, pada kamis (23/10/2025).
Atas kebijakan Nasional, dengan penyesuaian harga ini, Pemerintah berharap produktivitas Petani meningkat, biaya produksi menurun, dan daya saing hasil pertanian Nasional dapat kembali stabil dan menggairahkan, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Petani Indonesia secara umum. *(Red)*
