Menanggapi isu pembatasan pelatihan dan sertifikasi wartawan oleh lembaga tertentu, Ferry menyatakan sikap tegas.
“Jika ada pembatasan sepihak, apalagi diskriminatif, itu adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan hukum. Semua insan pers punya hak yang sama di mata undang-undang. Negara tidak boleh memihak atau membuat dikotomi,” tegasnya.
*Kominfo Sumut Apresiasi Sinergi Pers dan Pemerintah*
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Porman Mahulae, menyampaikan apresiasinya atas pelantikan pengurus baru PPDI. Dalam sambutannya, Porman menekankan pentingnya kolaborasi media dengan pemerintah demi keterbukaan informasi dan pencerdasan masyarakat.
“Media adalah mitra strategis pemerintah. Tanpa pers yang kritis dan profesional, pembangunan bisa kehilangan arah. Karena itu, sinergi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Porman berharap, melalui kepengurusan baru ini, PPDI dapat memperkuat ekosistem jurnalistik daerah yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing.
“Kami percaya, dengan komitmen kuat dari PPDI, Sumut akan menjadi salah satu provinsi yang memimpin dalam reformasi media lokal,” pungkasnya.
*Momentum Strategis untuk Masa Depan Pers Daerah*
Acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai tokoh pers, perwakilan pemerintah, organisasi media, dan insan pers dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Momentum ini menjadi simbol kebangkitan semangat jurnalisme lokal dalam mengawal demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial di tengah pesatnya arus informasi global.
Laporan : Jonathan Panggabean
