Serta indikasi pelanggaran administratif dalam tata niaga distribusi BBM bersubsidi yang diatur oleh pemerintah.
Ketua LSM di Riau dengan tegas meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Ini bukan persoalan kecil. Distribusi BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus diusut tuntas. Sikap bungkam justru memperkuat dugaan adanya yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum, BPH Migas, dan pihak internal Pertamina untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
“Kami minta ada audit dan penelusuran di lapangan. Jangan sampai praktik-praktik yang diduga melanggar hukum ini merugikan masyarakat terus terjadi,” tambahnya.
Tekanan publik pun kian menguat. Masyarakat meminta adanya keterbukaan informasi serta tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Kepercayaan publik terhadap distribusi energi dinilai bisa tergerus apabila tidak ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Hingga berita ini diturunkan, Menejer Pertamina Patra Niaga yang bertugas di wilayah tersebut masih belum memberikan keterangan resmi, meski telah berulang kali dikonfirmasi awak media.
Tunut.P
