Sampai berita ini diterbitkan, tim investigasi masih mengumpulkan barang bukti tambahan dan berusaha mengonfirmasi pihak perusahaan. Namun, hingga saat ini, PT Sukses Abadijaya Sentosa belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan warga dan temuan DLH tersebut.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki izin lingkungan. Jika terbukti beroperasi tanpa izin, maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif, pidana, serta dianggap melanggar hak asasi manusia warga setempat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Selain itu, warga juga menduga bahwa aktivitas peternakan tanpa izin ini berpotensi menjadi celah penggelapan pajak negara.
Kami hanya ingin pemerintah tegas. Jangan biarkan warga terus menghirup bau busuk dan lingkungan tercemar. Kalau benar melanggar, tutup saja peternakan itu!” pungkas Eko.
Redaksi media nasional meminta aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah Kota Singkawang segera mengambil tindakan tegas demi melindungi hak dan keselamatan warga, serta memastikan investasi berjalan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi bagi pihak-pihak terkait, termasuk PT Sukses Abadijaya Sentosa.
Sumber: Eko Ketua Perwakilan Warga Masyarakat
Laporan: Ruslan Maud Ketua Koordinator Tim Investigasi
