Wabup menekankan penguatan peran perangkat daerah dalam mendukung program ini. Baperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), serta camat dan penghulu diminta melakukan penghitungan dan pemetaan kebutuhan di tiap kecamatan hingga desa, sekaligus mengidentifikasi potensi bahan pangan lokal untuk mendukung dapur MBG.
Ia meminta agar pemetaan kebutuhan, kesiapan bahan baku di tiap kecamatan, serta koordinasi dengan BGN dapat diperkuat, sehingga hasil produksi petani Siak dapat terserap dalam sistem SPPG dan sinkronisasi data berjalan baik. Sehingga MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga penguatan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diminta menyiapkan pendataan penerima manfaat yang meliputi peserta didik, balita, dan ibu hamil melalui integrasi data posyandu dan fasilitas kesehatan di daerah.
Sementara itu, Dinas pendidikan diminta berkoordinasi dengan DLH untuk menindaklanjuti pengelolaan limbah dapur MBG agar dapat dimanfaatkan kembali secara produktif.
“Dalam waktu yang ditentukan, saya minta sudah ada hasil konkret. Saya tidak mau ini hanya diskusi saja, semua harus saling berkoordinasi. Setidaknya kita harus sudah mulai berjalan,” tutupnya.
Parlindungan Tambunan
