“Jika pemberi uang disebut sebagai korban, apa dasar alat bukti yang mendukung konstruksi tersebut?
Sebaliknya, apakah aparat juga memeriksa kemungkinan adanya persoalan lain yang menjadi latar belakang terjadinya komunikasi dan transaksi?
“Apabila persoalan tersebut berkaitan dengan pemerintahan desa atau penggunaan anggaran publik, apakah dokumen dan kegiatan yang menjadi latar belakang pertanyaan jurnalistik turut ditelusuri?” Pinta nya.
JANGAN BERHENTI PADA SATU POTONGAN PERISTIWA
Pertanyaan yang kini muncul di ruang publik sederhana, tetapi penting:
Mengapa uang tersebut diberikan?
Siapa yang memulai?
Apa tujuan transaksi?
Dari mana sumber uang?
Apa yang terjadi sebelum transaksi?
Apa persoalan yang sedang dikonfirmasi wartawan atau LSM?
Dan yang paling penting:
Apakah proses hukum hanya mengusut peristiwa uang berpindah tangan, atau juga mengungkap seluruh rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya?
Dewan Pers pada Juli 2026 juga mengingatkan bahwa pertanyaan wartawan merupakan bagian dari upaya menggali informasi dan memperoleh keterangan dari narasumber dalam proses jurnalistik. Pada saat yang sama, wartawan tetap dituntut mematuhi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Karena itu, perkara ini sebaiknya tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak sebelum seluruh fakta diperiksa.
Konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Laporan AG
