Selain itu, Zermah Randyka turut menyoroti lemahnya pengaturan frekuensi serta cadangan daya PLN. Saat jalur transmisi mengalami gangguan, frekuensi listrik turun drastis hingga menyebabkan pembangkit mati otomatis demi melindungi peralatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemutusan beban otomatis serta cadangan putaran pembangkit belum berjalan secara efektif.
“PLN dinilai gagal menyiapkan sistem mitigasi yang memadai. Dalam sistem kelistrikan modern, blackout total seperti ini seharusnya dapat dicegah melalui pengaturan beban otomatis dan sistem cadangan daya yang kuat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, proses pemulihan yang berlangsung hingga belasan jam juga menjadi sorotan tajam. Meskipun sebagian jaringan berhasil dipulihkan dalam waktu sekitar dua jam, pasokan listrik secara penuh baru kembali normal setelah 15 hingga 20 jam kemudian. Hal tersebut dinilai menunjukkan tingginya ketergantungan PLN terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan waktu lama untuk kembali beroperasi.
Presiden Mahasiswa BEM Institut Teknologi dan Bisnis Master menilai PLN belum memiliki strategi pemulihan cepat atau black start system yang memadai di berbagai titik penting jaringan Sumatera. Akibatnya, proses penyalaan ulang sistem berjalan lambat dan berdampak besar terhadap masyarakat, dunia usaha, rumah sakit, pelabuhan, hingga aktivitas ekonomi regional.
“Kerugian yang dialami masyarakat tentu tidak sedikit. Aktivitas ekonomi lumpuh, pelayanan publik terganggu, dan masyarakat harus menanggung dampak dari lemahnya manajemen PLN. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi langkah yang sangat penting,” tambahnya.
Dalam kajiannya, Zermah Randyka juga menilai infrastruktur transmisi PLN belum cukup tangguh dalam menghadapi cuaca ekstrem. Pemeliharaan jaringan dianggap belum maksimal, mulai dari penguatan menara transmisi, pemangkasan vegetasi, hingga penggunaan sistem pemantauan real-time yang seharusnya mampu mendeteksi potensi gangguan lebih cepat.
Selain persoalan teknis, komunikasi publik PLN juga dinilai kurang transparan dan lambat. Masyarakat tidak memperoleh informasi yang cepat, rinci, dan jelas terkait penyebab gangguan maupun estimasi waktu pemulihan. Kondisi tersebut memicu kepanikan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PLN.
Atas dasar itu, Presiden Mahasiswa BEM Institut Teknologi dan Bisnis Master mendesak pemerintah pusat serta Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi total terhadap manajemen PLN, termasuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan Sumatera.
“Kami meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Blackout Sumatera pada 22 Mei 2026 merupakan peringatan keras bahwa terdapat kegagalan sistemik di tubuh PLN. Evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan demi keselamatan serta kepentingan masyarakat luas,” tutup Zermah Randyka.
Tunut.p
