Terhadap hal tersebut diperlukan kepastian hukum serta tata kelola keuangan yang tepat, baik melalui mekanisme pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menunggu proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) menegaskan bahwa kepatuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun maupun pihak penyedia terhadap rekomendasi Tim PPS dan Inspektorat merupakan salah satu syarat penting dalam keberlanjutan pendampingan hukum PPS oleh Kejaksaan Negeri Simalungun.
Pendampingan melalui program PPS merupakan bentuk dukungan Kejaksaan dalam mendorong percepatan pembangunan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan.
Pendampingan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pelaksana kegiatan memiliki pemahaman yang sama terhadap target pembangunan, mampu mengantisipasi berbagai potensi hambatan sejak dini, serta melaksanakan pekerjaan secara profesional, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kejaksaan Negeri Simalungun berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mengawal pembangunan strategis melalui upaya preventif dan penguatan tata kelola, sehingga setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Laporan AG
