“Kalau kemampuan anggaran kabupaten terbatas, menurut saya solusinya bukan hanya menunggu. Harus dibangun kolaborasi antara Pemkab Simalungun dengan Pemprov Sumut, sehingga ruas-ruas jalan yang membutuhkan penanganan dapat dikerjakan secara bertahap sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing,” katanya.
Hal senada disampaikan Hermanto Hamonangan Sipayung SH, CIM. Putra Kelahiran Silou Kahean yang saat ini aktiv menjadi menjadi Advokad itu menilai, kolaborasi pemerintah daerah sangat penting agar pembangunan infrastruktur dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian.
Hermanto berharap kondisi jalan di Silou Kahean dapat dipetakan secara menyeluruh, termasuk menentukan bagian-bagian yang mengalami kerusakan paling berat untuk kemudian ditetapkan sebagai prioritas penanganan.
“Masyarakat tidak meminta semuanya harus selesai dalam satu tahun. Yang penting ada perencanaan yang jelas, ada skala prioritas, dan ada kolaborasi. Kalau dilakukan bertahap, masyarakat tentu bisa memahami,” ungkapnya.
Hermanto juga menekankan bahwa pembangunan jalan memiliki kaitan erat dengan perekonomian masyarakat.
Bagi masyarakat yang sebagian menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian, kondisi jalan sangat menentukan kelancaran pengangkutan hasil pertanian dari wilayah produksi menuju pasar atau pusat perdagangan.
Jalan yang lebih baik juga akan memperlancar mobilitas masyarakat antar-nagori serta memudahkan akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan.
Karena itu, Herma to berharap aspirasi masyarakat Silou Kahean dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, baik di tingkat Kabupaten Simalungun maupun Provinsi Sumatera Utara.
“Saya lahir di Silou Kahean. Saya tahu bagaimana kehidupan masyarakat di daerah ini. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yaitu memiliki akses jalan yang layak. Karena itu, saya berharap Pemkab Simalungun bersama Pemprov Sumut dapat berkolaborasi mencari solusi terbaik,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kampung halaman dan masyarakat yang membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur dasar.
“Mari kita dorong dengan cara yang konstruktif. Pemerintah punya keterbatasan, masyarakat juga punya harapan. Di sinilah pentingnya kolaborasi agar persoalan yang ada bisa dicari jalan keluarnya bersama,” pungkas Hermanto. (*)
