Kampar – Dewanusantaranews.com – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan, aksi unjuk rasa yang digelar oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Terminal Pasar Atas/Inpres Bangkinang, Senin (16/2/2026), berlangsung panas dan penuh sorotan.
Orasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua APPSI, Safrudin Pakia, yang secara tegas menyayangkan sikap pihak PT Makmur Permata Putra (MPP) terkait penetapan harga sewa lapak bagi pedagang kaki lima.
Dalam orasinya, Safrudin menyampaikan keberatan atas harga sewa yang dinilai memberatkan para pedagang kecil.
“Kami sangat keberatan dengan harga sewa lapak yang ditetapkan oleh pihak MPP. Angkanya terlalu tinggi dan mencekik pedagang kecil,” tegas Safrudin di hadapan massa aksi.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat janji pengelolaan lapak kaki lima akan diserahkan kepada APPSI. Dengan harga yang sangat tinggi dalam perjanjian royalti pihak MPP ketika itu meminta kepada appsi 1,5 milyar langsung bayar depan sedangkan appsi menyanggupi 100 juta pertahun, namun perjanjian kedua belah pihak ini sudah di atur oleh PT MPP bahwa pemerintah daerah tidak bisa ikut campur dalam perjanjian kontrak ini”,ungkap Safrudin.
Sementara Kampar adalah milik pemerintah daerah, apakah pemerintah Kampar sudah terkalahkan oleh setakat PT MPP??? Kami minta Pemda Kampar harus mengetahui dalam hal ini dan menjadi pelindung pedagang kaki lima. Jangan sampai pemerintah kabupaten Kampar terkalahkan oleh kebijakan pt mpp yang hanya bisa mencekik pedagang kaki lima”,ucap Safrudin
“Dulu mereka berjanji lapak kaki lima akan dikelola APPSI. Kalau dibandingkan dengan harga yang ditetapkan MPP, angkanya bisa mencapai puluhan juta rupiah dan itu sangat memberatkan,” ujarnya.
Safrudin menegaskan, apabila APPSI diberikan kesempatan untuk mengelola lapak, pihaknya siap menurunkan harga hingga 50 persen dari tarif yang saat ini diberlakukan.
