Lima Harapan dan Tuntutan APRI Kalbar untuk Pemerintah Pusat
1. Segera keluarkan skema legalisasi tambang rakyat yang realistis dan berbasis kondisi lokal.
2. Buka akses data distribusi tambang ilegal untuk publik dan media.
3. Berikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
4. Hentikan kriminalisasi terhadap buruh tambang dan operator kecil.
5. Tindak tegas pemodal, bandar, dan penadah hasil tambang ilegal.
APRI Kalbar menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa rakyat tidak meminta keistimewaan, mereka hanya ingin diperlakukan adil dan diberi ruang hidup yang sah oleh negara.
Kalbar bukan ladang kejahatan. Ini ladang emas yang selama ini tak pernah diberi ruang legal bagi rakyatnya sendiri. Jika negara berani transparan, PETI bisa diubah jadi tambang sah yang menyejahterakan. Tapi kalau terus menutup mata, maka rakyat akan terus jadi korban dan mafia akan terus jadi pemenang,” pungkas Hadi Firmansyah.
Sumber : Humas DPW APRI Kalimantan Barat
Hadi Firmansyah
