Pontianak, Kalimanatan Barat – 28 Juni 2025 – Dewanusantaranews.com – Pangaraga Adat Pontianak Selatan bersama unsur Ormas Bala Adat Dayak dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak menyampaikan klarifikasi terbuka terkait tuduhan “pemerasan dan premanisme adat” yang dilontarkan oleh pihak tertentu melalui media sosial, menyusul laporan penganiayaan yang dilakukan oleh warga bernama Wiliam terhadap Sdr. Pendi, warga keturunan Dayak asal Sompak.(28/6)
Dalam konferensi pers yang digelar di Pontianak Selatan, para pemangku adat menegaskan bahwa seluruh proses yang ditempuh adalah bagian dari mekanisme hukum adat Dayak Kanayatn, dengan mengedepankan penyelesaian damai yang disebut Basaru Sumangat, dan bukan bentuk tekanan atau pemaksaan seperti yang dituduhkan.
ADAPUN KRONOLOGI PERISTIWA: PENGANIAYAAN DAN UPAYA DAMAI YANG DITOLAK
Peristiwa bermula pada 2 November 2024, ketika Sdr. Pendi mengalami kekerasan fisik dan verbal di halaman rumahnya oleh Wiliam dan keluarganya. Dalam insiden tersebut, helm dilemparkan ke arah kepala korban, pagar rumah dilompati, serta terjadi pemukulan dan pencekikan.
Kami memiliki rekaman video dan saksi. Bahkan istri korban dihina dengan kata tidak senonoh, dan itu sudah melewati batas martabat,” kata Lukian, Pendamping Pangaraga Adat.
Upaya mediasi melalui jalur adat dimulai sejak 5 November 2024, namun berkali-kali diabaikan oleh pihak Wiliam. Bahkan pada 15 Juni 2025, ketika sanksi adat Setahil Tangah Babi Satu Ekor dijelaskan, pihak Wiliam justru melecehkan prosesi dengan menyebut bahwa semua bisa diselesaikan dengan ‘ayam dan telur’.
KLARIFIKASI: TIDAK ADA PEMERASAN, HUKUM ADAT DIAKUI NEGARA
Dalam pernyataan tertulis, Pangaraga menegaskan bahwa tidak pernah terjadi pemaksaan, ancaman, atau pemerasan. Seluruh proses dilakukan secara terbuka, disaksikan tokoh adat dan masyarakat.
Tidak satu pun unsur pemerasan terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 368 atau 369 KUHP. Kami menjalankan hukum adat yang dijamin Pasal 18B UUD 1945,” tegas Ulianus, tokoh adat senior.
