M.Purba salah seorang ketua investigasi lembaga swadaya masyarakat Komunitas Peduli Hukum dan Lingkungan Hidup (KPH-PL) Sumatera Utara.menyatakan , Seluruh proyek pembangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia Perlu Untuk kemudian kita melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi terkait proyek pembangunan pemerintah pusat dan daerah baik’ BUMN dan pemerintah, pasalnya kita dari masyarakat harus mengetahui secara transparan segala proyek pembangunan pemerintah secara transparan, artinya kita harus melakukan perhitungan secara mendetail dan terbuka.
Selain itu, kita juga harus menghitung segala bentuk Anggara negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasalnya, kita dari masyarakat banyak temuan di lapangan yang pembangunan tersebut berpotensi merugikan Negara.
Kemudian, kita akan terus menerus melakukan koordinasi dengan pihak pengguna anggaran dan penyelenggara negara yang dapat di indikasi melakukan suatu tindakan korupsi yang dapat merugikan negara “tutupnya. AG
