Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini juga tegaskan, bahwa terhadap semua tudingan dan tuduhan tersebut, sebaiknya langsung disampaikan ke Meja Aparat Penegak Hukum (APH), jangan justru menjadi bola liar, opini sesat dan menyesatkan. Ketua KNPI Riau Larshen Yunus juga katakan, bahwa gerakan-gerakan tersebut disinyalir berasal dari kepentingan oknum tertentu, yang sengaja menggunakan Muncung para Pelajar dan Mahasiswa dalam menyampaikan sesuatu yang mereka tidak ketahui.
“Kami juga pernah diposisi itu. Sebelum kami Berkhidmat menjadi Ketua KNPI Provinsi Riau, dulunya kami adalah Koordinator Cipayung Plus Riau dalam menyampaikan aspirasi melalui berbagai Aksi Demonstrasi. Seingat kami ya! materi perjuangan Cipayung Plus ketika itu lebih kepada persoalan Hak Hidup orang banyak, seperti Penolakan Kenaikan Tarif Dasar Listrik, Penolakan Kenaikan Harga BBM, dorongan soal Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai tuntutan lainnya, yang secara prinsip tidak ada kaitannya dengan Personal para Pejabat tertentu. Tapi walau bagaimanapun, mereka itu adik-adik kami, Adinda Aktivis yang sedang mencari jati dirinya. Sehat selalu Adindaku, salam Silaturrahim dari Abangmu ini” ujar Larshen Yunus, disambut gelak tawa para Pengurus KNPI Provinsi Riau lainnya.
PJ Gubernur Riau saat itu bekerja sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku, sampai akhirnya Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
“SF Hariyanto itu adalah Birokrat Senior yang memulai karir dari seorang Honorer hingga menjadi Auditor di Kementerian PUPR, beberapa kali menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekdaprov Riau, PJ Gubernur Riau dan sekarang terpilih menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau” imbuh Larshen Yunus, yang juga diketahui selaku mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Sosialis Indonesia dan Ketua GAMARI selama 5 periode.
Bagi Aktivis Anti Korupsi Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, SF Hariyanto terbukti sudah bekerja secara on the track, sampai akhirnya membawa harum nama Provinsi Riau di kancah Nasional dan Internasional.
Kembali dalam pernyataan sebelumnya, bahwa Cipayung Plus Riau terus-terusan dan bernafsu mendesak DPRD Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas masalah keuangan di era kepemimpinan SF Hariyanto. “DPRD jangan main-main. Kalau tidak kami segera bergerak, ini sama saja membiarkan uang rakyat digelapkan tanpa ada pertanggungjawaban, Rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” akhir Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif alias ZIM, seraya menutup pernyataan persnya. (*)
