Di tempat yang bersamaan, Suheri (Heri), Wakil Ketua Umum DPP LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG), menegaskan pentingnya transparansi lembaga peradilan.
Putusan pengadilan tidak boleh sekadar formalitas. Jika ada yang tidak sinkron dengan fakta persidangan, itu sama saja merugikan hak konstitusional seorang warga negara,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Kejaksaan Negeri Mempawah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, serta PN Mempawah untuk memperoleh tanggapan resmi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi media ini juga membuka ruang bagi hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi dari semua pihak terkait.
Sumber : Felora & Suheri (Heri), Wakil Ketua Umum DPP LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG)
