Kapolda dan Wakapolda Riau memiliki rekam jejak yang jelas dalam memberantas premanisme. Jangan sampai opini liar justru merusak kepercayaan publik,” tegas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus itu lagi.
Aktivis Anti Korupsi dan Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) itu menilai, bahwa masyarakat perlu memahami mekanisme hukum yang berlaku dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Dorongan Penegakan Hukum yang Tegas
Meski membantah tudingan negatif.
Larshen Yunus tetap mendorong agar aparat kepolisian bertindak cepat dan profesional terhadap terlapor, yakni Iwan Pansa alias Iwan P alias Iwan Parkir alias Iwan Pulungan.
“Kalau merujuk pada rekaman video yang beredar, dugaan perbuatan melawan hukum itu cukup terang.
Maka Polda Riau harus segera mengambil langkah tegas. Ini penting untuk menjaga wibawa hukum dan menjawab keraguan publik,” lanjut Ketua KNPI Riau sekaligus Ketua Umum (Ketum) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran itu.
Larshen Yunus juga menekankan bahwa transparansi dalam penanganan perkara menjadi kunci dalam menjaga legitimasi institusi.
Harapan Publik dan Prinsip Presisi
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan.
Publik berharap agar penanganan perkara dilakukan secara:
Profesional, Transparan, Berkeadilan dan Sejalan dengan prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diusung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Larshen Yunus juga menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas daerah serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Kita semua ingin hukum ditegakkan. Tapi mari tetap menghormati prosesnya. Jangan sampai opini liar justru memperkeruh suasana,” tutup Larshen Yunus, Ketua KNPI Provinsi Riau, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)
