Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, peristiwa yang dialami oleh Keluarga Besar Manaek Siahaan beserta kedua anak kandungnya, Iwan Sarjono Siahaan dan Yusuf Siahaan mesti dijadikan Atensi bersama.
Karena, bagi Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu, para Penyidik Sat Reskrim Polres Pelalawan yang menangani perkara tersebut patut dicurigai telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan sekaligus Kriminalisasi Hukum secara kasar.
“Kami menduga kuat, mereka-mereka itu tidak lagi bertindak sebagai Aparat Penegak Hukum, melainkan bahagian dari Persyubahatan Jahat yang diatur oleh si Pemesan Perkara. Bayangkan saja! itu kasus sudah 3 tahun yang lalu dan ada beberapa berkas yang menunjukkan telah pernah dilakukan Penandatanganan Akta Perdamaian. Kalaupun mereka tidak mengakuinya, lantas apa dasar Penyidik menaikkan status mereka bertiga? Kok dituding mencuri? itu kebun milik siapa? coba tunjukkan Legalitasnya dan bagi kami ini sebenarnya Ranah Hukum Perdata, bukan justru dipaksa jadi Pidana” tutur Larshen Yunus, dengan nada penuh optimis.
Ketua KNPI Provinsi Riau itu berkali-kali menegaskan, agar sebaiknya Mabes Polri maupun Polda Riau melakukan Supervisi dan Gelar Perkara Khusus terkait hal tersebut, jangan lagi ada istilah ABS, Asal Bapak Senang. Seharusnya peristiwa yang dimaksud diuji kembali, para Penyidik harus PRESISI, jangan berulang-ulang muncul Stigma, bahwa mayoritas dari mereka senang Bermain-main dengan Nasib seseorang.
“Mereka dituduh melakukan tindakan Pencurian! Lalu kami bertanya, apa yang dicuri? punya siapa yang dicuri? coba tunjukkan Legalitas Kepemilikannya! Hukum itu Pembuktian, jangan sesuka hati kalian permainkan nasib seseorang. Kamu tegaskan, bahwa segala bentuk penanganan perkara hukum, wajib PRESISI dan apa adanya, bukan ada apanya!” pungkas Larshen Yunus.
Ketua KNPI Riau sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Rakyat Prabowo Gibran itu lagi-lagi mengatakan, bahwa tindakan para Penyidik tersebut benar-benar sungguh keterlaluan, apalagi kalau dikupas sampai tuntas, terkait dengan Lahan yang dimaksud, yang sudah secara resmi diserahkan ke Negara melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Posko Gedung Kejaksaan Tinggi Riau tempo lalu. Kalian mau apa? Jangan gunakan Kewenangan itu hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompokmu! Hukum itu Pembuktian, Stop Kriminalisasi Hukum!!!” tegas Larshen Yunus, Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihaknya segera lakukan Koordinasi kepada otoritas terkait, mulai dari jenjang Mabes Polri, Institusi Eksternal, hingga Polda Riau, bila perlu dilakukan Aksi Demonstrasi, menuntut di Copotnya Kapolres Pelalawan beserta Kasat Reskrim, Kanit Reskrim dan Jajaran yang dicurigai telah Melanggar Prosedur Penanganan Perkara Hukum.
“Mohon izin Jenderal, kami sebagai insan yang Mencintai Institusi Kepolisian (POLRI) benar-benar kecewa terhadap sikap para Penyidik tersebut, sungguh sangat miris, permainan mereka sangat kasar! kalau bicara, sok merujuk Ketentuan Hukum! padahal nyatanya mereka melanggar semua Prosedur yang ada. Soal adanya Uang Suap 500 Juta dari si Pelapor, kami masih dalami lagi, masih tahap Pengumpulan Data dan Keterangan (Pulbaket), mohon Do’a dan Dukungannya! Polisi seperti mereka tidak pantas menggunakan Seragam dan menerima Gaji dari Negara, benar-benar keterlaluan!” akhir Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, bersama-sama para Relawan Prabowo Gibran (DPP GARAPAN). ***
