Menurut Marwan Batubara, massa aksi yang ikut menolak berasal dari elemen lintas profesi, ormas, bidang advokasi dan dari berbagai wilayah serta beragam latar belakang. Diantara tokoh penggerak utama perlawanan rakyat ini adalah Jendral Purn. Tyasno Sudarto, Suripto, KH. Sobri Lubis, Laksamana Purn. Slamet Subianto, Letjen Purn. Marinir Suharto, Letjen Purn. Syamsir Siregar, KH..Muhyidin Junaidi, Dindin S. Maolani, Refly Harun, Abraham Samad, Anthony Budiawan, Mayjen Purn. Kopassus Soenarko, Majem Purn. Syamsu Djalal, Said Didu, Munarman Roy Suryo dan Sugeng Waras serta sejumlah tokoh lainnya.
Praktik State Corporate Crime, kata Marwan Batubara menihilkan kedaulatan rakyat. Dan negara yang dipimpin oleh Joko Widodo bersama Agun dan Anthony Salim telah melahirkan kekuasaan negara dalam negara. Salah satu wujudnya adalah menetapkan proyek PIK-2 sebagai Proyek Strategis Nasional yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara dan rakyat yang harus mendapat prioritas perlindungan dari pemerintah. Termasuk proyek Rempang, BSD (Bumi Serpong Damai) dan Surabaya Front Land serta sejumlah proyek ilegal lainnya.
Atas dasar itulah sejumlah tuntutan GRAO diantaranya mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan pembangunan proyek PIK-2. Kecuali itu, GRAO meminta DPR RI membentuk Pansus PIK-2 untuk mengungkap berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dari PSN PIK-2, ungkap rilis yang disampaikan Marwan Batubara dari Desa Kramat Sukawali, Tangerang, Banten, Rabu petang, 8 Januari 2025.
Kramat Sukawali, 8 Januari 2025
