GRPPH-RI juga mengaku mengapresiasi apabila pihak RSUD menyatakan seluruh pungutan telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, hingga kini pihak pemohon informasi publik mengaku belum menerima dokumen-dokumen yang diminta sebagai bentuk pembuktian atas klaim tersebut.
“Kalau memang seluruh mekanismenya sesuai aturan, tentu publik juga berhak mengetahui dokumen-dokumen pendukungnya,” lanjutnya.
Menurut GRPPH-RI, sampai lebih dari 10 hari sejak permohonan informasi diajukan, pihak RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi disebut belum memberikan dokumen ataupun jawaban substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Karena itu, mereka berharap pihak rumah sakit dapat segera memberikan tanggapan resmi beserta dokumen yang dimohonkan agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi liar.
Junaidi.s
