DPC GAMKI Simalungun menyatakan akan menyampaikan laporan kepada Satgas KSPN Danau Toba, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi di Haranggaol.
Mereka meminta seluruh proses perizinan maupun kebijakan terkait KJA dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan ada pihak yang dilindungi. Semua harus tunduk pada aturan. Jika memang ada kebijakan yang bertentangan dengan komitmen penyelamatan Danau Toba, maka harus dievaluasi secara terbuka,” ujar Darlan.
Ia juga mengingatkan bahwa Ephorus GKPS sebelumnya telah menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian Danau Toba sebagai warisan bagi generasi mendatang.
Darlan Purba, yang menyebut dirinya mewakili Aliansi Masyarakat Peduli Haranggaol (AMPHI) bersama unsur Ketua PAC PDIP Haranggaol, Ketua PAC Pemuda Pancasila Haranggaol, Ketua DPC GAMKI Simalungun, Pembina HIMAPSI, serta para simpatisan, mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menegakkan kesepakatan tahun 2023 antara petani KJA Haranggaol dan pemerintah daerah mengenai penataan serta pengurangan jumlah keramba.
