Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya:
Pasal 3, yang mengatur penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang mengakibatkan kerugian negara atau masyarakat.
Pasal 12, yang berkaitan dengan pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara tegas melarang penggunaan diskresi untuk menguntungkan pihak tertentu tanpa dasar hukum yang sah.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan prinsip transparansi, efisiensi, persaingan sehat, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
Meskipun dana pembelian seragam tersebut dilaporkan berasal langsung dari kantong para aparatur sipil, aktivis antikorupsi menegaskan bahwa pengeluaran yang dipaksakan melalui instruksi jabatan tetap dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika berkaitan dengan kepentingan pribadi, politik, atau ekonomi pihak tertentu.
(AG)
