“Konflik agraria menjadi persoalan utama di Kabupaten Siak saat ini. Ada sekitar 45 ribu rakyat kami di beberapa desa yang terjepit di antara HGU dan HTI,” ungkapnya.
“Kami mohon kepada pak Plt Gubernur, untuk perjuangkan seperti PT SIR. Kami minta pelepasan sekitar 10 kilometer agar rakyat merasakan yang namanya pembangunan,” tambahnya.
Bupati Afni juga menyoroti masalah kekeringan air di persawahan Bungaraya, yang disebabkan tangkapan air terbebani di kawasan HTI dan HGU.
“Kami minta tolong hak-hak ekologis diperjuangkan. Kami mohon pengajuan 100 hektare, sehingga air bisa tercukupi di sawah para petani-petani kami,” ujarnya.
Kepala Kanwil BPN, Nurhadi Putra menyampaikan bahwa reforma agraria merupakan upaya pemerintah untuk menata kembali hubungan hukum masyarakat dengan tanah, termasuk penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang secara berkeadilan.
“Rapat ini belum menjadi solusi final, melainkan langkah awal menuju penyelesaian persoalan agraria. Dialog lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan kebijakan yang tepat,” tuturnya.
Ia meminta agar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten/Kota diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyerap isu prioritas daerah masing-masing.
“Silakan Bapak/Ibu Walikota dan Bupati menyampaikan kepada kami di provinsi hal-hal yang menjadi prioritas untuk diselesaikan,” pungkasnya.
Parlindungan Tambunan
