Simalungun – Dewanusantaranews.com – Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Bidang Intelijen melaksanakan kegiatan Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) sekaligus Entry Meeting Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kantor Camat Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.
Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.30 WIB tersebut dihadiri oleh Camat Tapian Dolok, Juraini Purba, S.E., M.Si., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Simalungun, Yudhi Saputra, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Said Reza Pahlevi, S.H., M.Si., Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum, Rido Sirait, S.H., Jaksa Pengacara Negara (JPN), seluruh Pangulu se-Kecamatan Tapian Dolok beserta jajaran, serta para Direktur Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag).
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Simalungun dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagori yang baik (good governance), sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan dan koordinasi strategis antara Kejaksaan dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagori, serta pengelola BUMNag, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Camat Tapian Dolok, Juraini Purba, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Simalungun atas pelaksanaan kegiatan Entry Meeting Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan membangun sinergi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagori, BUMNag, dan Kejaksaan Negeri Simalungun, sehingga penyelenggaraan pemerintahan nagori dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Simalungun, Said Reza Pahlevi, S.H., M.Si., menyampaikan pentingnya pendampingan hukum terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara.
Pendampingan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kepastian dari aspek hukum kepada Pemerintah Nagori dalam melaksanakan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta meminimalisasi potensi terjadinya penyimpangan maupun permasalahan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Simalungun, Yudhi Saputra, S.H., menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan Dana Desa melalui peningkatan pengawasan, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Para Pangulu diharapkan senantiasa menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagori maupun pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan Dana Desa harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat nagori.
Dalam kegiatan tersebut, turut disampaikan pentingnya peran Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian nagori. Para Direktur BUMNag diimbau agar senantiasa memperhatikan aspek legalitas, tata kelola kelembagaan, administrasi keuangan, transparansi, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan modal dan hasil usaha. Hal tersebut diperlukan agar keberadaan BUMNag dapat dikelola secara profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
