Selain penyampaian materi dan arahan, kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi dan konsultasi bagi para Pangulu beserta jajaran serta Direktur BUMNag untuk menyampaikan berbagai kondisi, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagori, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, maupun pengelolaan serta pengembangan usaha BUMNag.
Terhadap berbagai kendala yang berkaitan dengan aspek hukum, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Simalungun memberikan penjelasan, pandangan, serta arahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan preventif guna mengantisipasi dan meminimalisasi potensi permasalahan hukum.
Pemerintah Nagori dan pengelola BUMNag juga diharapkan dapat secara aktif melakukan koordinasi serta konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara apabila menghadapi kendala maupun keraguan dalam pelaksanaan kegiatan atau pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan aspek hukum.
Melalui kegiatan Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) dan Entry Meeting Pendampingan Hukum ini, Kejaksaan Negeri Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah nagori dalam memberikan pendampingan, penerangan, dan konsultasi hukum, sekaligus memperkuat fungsi pencegahan melalui koordinasi antara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Bidang Intelijen.
Diharapkan melalui sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Kejaksaan Negeri Simalungun, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagori, serta pengelola BUMNag, pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan pengembangan BUMNag di wilayah Kecamatan Tapian Dolok dapat berjalan secara optimal, profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nagori dan kesejahteraan masyarakat.
JAGA DESA, KAWAL DANA DESA!
Kejaksaan Hadir untuk Mencegah Penyimpangan, Mengawal Pembangunan, dan Mewujudkan Nagori yang Berintegritas serta Sejahtera.
Laporan AG
