Scroll untuk baca artikel
Deskripsi Gambar Deskripsi Gambar
Berita

Mediasi Kebun Plasma Mandek 7 Tahun, Warga Minta Komitmen Serius PT PAL

×

Mediasi Kebun Plasma Mandek 7 Tahun, Warga Minta Komitmen Serius PT PAL

Sebarkan artikel ini

Kubu Raya, Kalimantan Barat – Rabu, 9 Juli 2025 – Dewanusantaranews.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali memfasilitasi mediasi terkait sengketa pembangunan kebun plasma antara masyarakat Desa Sepok Laut dan PT Punggur Alam Lestari (PT PAL). Mediasi ketiga ini berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati, Gedung Pamong Praja 2, dan dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mustafa, SH., MH.(9/7).

Sengketa yang telah berlarut sejak 2018 itu berkutat pada belum terealisasinya kewajiban pembangunan kebun plasma 20% dari lahan inti perusahaan. Berdasarkan data, dari total 2.100 hektare lahan inti milik PT PAL, semestinya sekitar 420 hektare dialokasikan untuk plasma. Namun hingga kini, belum ada kepastian pembangunan tersebut.

Baca Juga  Polres Labuhan Batu - Polsek Na.IX-X Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 Dari Gudang Logistik KPU Kab. Labura Ke Kantor PPK Kec. Na IX-X

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Zulkarnain, Camat Sungai Kakap Junaidi, pihak kepolisian, serta tokoh masyarakat dan koperasi, PT PAL melalui Direktur Operasionalnya, Togar Sihaan, menyatakan kesiapannya untuk membangun kebun plasma sesuai ketentuan pemerintah. Namun, menurutnya, kendala utama berada pada absennya sertifikat lahan yang menjadi dasar administrasi pembiayaan bank.

Kami tidak menolak membangun plasma. Tapi bank tidak akan cairkan dana tanpa sertifikat yang sah dan berada di tangan koperasi mitra. Itu kendala paling serius,” kata Togar.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan plasma membutuhkan dana besar, berkisar Rp80–90 juta per hektare. Untuk 1.000 hektare, dana yang dibutuhkan hampir Rp90 miliar yang hanya bisa diperoleh melalui skema pembiayaan perbankan.

Baca Juga  Penemuan Mayat di Bunut Hulu, Kapuas Hulu: Korban Diduga Dibunuh, Polisi Selidiki Pelaku

Togar juga menyebutkan bahwa proses sertifikasi tanah yang dibiayai oleh perusahaan dalam program PTSL justru menjadi bumerang. Banyak sertifikat yang seharusnya diserahkan ke koperasi, justru diambil sendiri oleh warga dari kantor BPN. Bahkan, sebagian sertifikat sudah berpindah tangan, dijaminkan ke bank, atau diperjualbelikan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Mustafa, menyampaikan bahwa Pemkab memberikan tenggat waktu satu minggu kepada manajemen PT PAL untuk memberikan jawaban resmi dan keputusan strategis.

Kami melihat ada niat baik dari perusahaan dengan hadirnya Pak Togar. Tapi harus ada kepastian. Kita minta dalam satu minggu ke depan, sudah ada keputusan dari manajemen perusahaan,” tegas Mustafa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *