“Diduga Perusahaan pelayanan TV Kabel tersebut telah menggunakan tiang listrik tanpa hak dari perusahaan penyedia layanan TV Kabel tersendiri yang di gunakan untuk melakukan Pemasangan tersendiri.
“,Di dalam aturan tidak boleh ada benda lain yang melekat pada tiang dan kabel listrik, yang akan menyebabkan gangguan dari jaringan listrik dan dari keselamatan atas nyawa meskipun
berpotensi menganggu jaringan listrik dan keselamatan nyawa sosial.
Dari hasil lapangan tidak terlihat adanya upaya penindakan pembersihan jaringan illegal ini oleh pihak hukum manapun
Disisi lain peran pemerintahan dan pemerintah daerah juga dipertanyakan, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, tercantum dalam pasal 46 ayat 1, 2, 3, dan 4.
Dalam.UU.ini dijelaskan pemerintahan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyedia tenaga listrik yaitu dalam perusahaan ke PLN Kelistrikan dan dalam hal ini pemerintah memiliki tugas memberikan sangsi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
Disamping itu dewa Napitupulu yang merupakan ketua DPD.SPI.Solidritas pers Kabupaten Siak propinsi Riau , sekaligus merangkap sebagai pengurus organisasi perwadahan Pers dan juga Pemilik Media menjelaskan bahwa tindakan perusahaan penyedia layanan TV Kabel tersebut.
diduga illegal dan tidak dibenarkan secara hukum sebab akan berdampak terhadap gangguan kelistrikan dan keselamatan orang.dan Bidang Pelayanan Publik PLN BELUTU selama ini juga sangat terganggu adanya Kabel yang Bergantungan di tiang PLN tersebut. kalau ada perbaikan Sulit untuk Kami Memperbaiki Ujar.indra. dengan tegas.
Dan menjelaskan, kalaupun ada bentuk kerjasama antara penyedia layanan TV-kabel dengan pihak unit. PLN atau pihak terkait juga harus berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Negara dan PMK No. 57 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyewaan Aset Negara.
Terkait beberapa temuan media dilapangan rekan-rekan Pers dan
untuk menyurati secara resmi dan mendesak segera unit.PLN.tersebut
untuk mencopot semua kabel-kabel yang ada di tiang PLN yang secara aturan hukum dan teknis tidak boleh ada pada tiang tersebut. Surat yang kita sampaikan akan kita tembuskan kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada pihak pemerintahan pusat Republik Indonesia.
Dengan ini kami meminta kepada pihak pemerintahan provinsi pusat serta kabupaten dan dinas perijinan tata usaha apapun agar kiranya segera menindaklanjuti prihal tersebut dikarenakan bakal mengundang
dari segala kefatalan kebahayaan buat pekerja perbaikan kelistrikan di tutup
Karena tidak mengikuti SOP yang ada.
11/3/2024
