Scroll untuk baca artikel
Deskripsi Gambar Deskripsi Gambar
Berita

WARGA ENAM RT BATU TERITIP TOLAK KERAS WILAYAHNYA MASUK PEMILIHAN DESA DARUSSALAM, PEMKO DUMAI DIMINTA BERTINDAK

×

WARGA ENAM RT BATU TERITIP TOLAK KERAS WILAYAHNYA MASUK PEMILIHAN DESA DARUSSALAM, PEMKO DUMAI DIMINTA BERTINDAK

Sebarkan artikel ini

MINTA PEMKO DUMAI DAN DPRD SEGERA SELESAIKAN TAPAL BATAS

Melalui pemberitaan ini, perwakilan masyarakat meminta Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Provinsi Riau, serta DPRD Kota Dumai agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan tapal batas antara Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.

Masyarakat menyebut bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai tapal batas antara kedua pemerintah daerah. Namun, mereka menilai masih terdapat aktivitas di lapangan yang tidak sejalan dengan batas wilayah yang mereka pahami selama ini.

Mereka juga meminta Pemerintah Kelurahan Batu Teritip dan pihak Kecamatan Sungai Sembilan segera melakukan koordinasi serta negosiasi langsung di lapangan bersama pihak terkait.
Langkah tersebut dinilai penting guna menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik antarmasyarakat yang lebih besar.
“Kami berharap pemerintah jangan tinggal diam. Segera selesaikan persoalan tapal batas ini.

Baca Juga  2 Pelaku Jaringan Antar Provinsi dan BB 10,3 Kg Ganja Berhasil Diamankan Polres Rohul

Jangan sampai masyarakat terus berselisih hanya karena ketidakjelasan batas wilayah,” ungkap perwakilan masyarakat.

FORKOPIMDA DIMINTA TURUN TANGAN

Masyarakat berharap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Dumai segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Mereka menginginkan adanya kepastian hukum dan kejelasan administrasi batas wilayah antara Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir melalui koordinasi antarpemerintah daerah serta pemeriksaan langsung di lapangan.
Masyarakat menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tapal batas harus menjadi prioritas sebelum ketegangan semakin meningkat.

“Kami ingin hidup tenang dan damai di wilayah kami.
Jangan sampai persoalan tapal batas ini menimbulkan konflik yang lebih besar. Pemerintah harus segera hadir sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutup perwakilan masyarakat.

Baca Juga  Bhabinkamtibmas Polsek Sipispis Himbau Warga Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada 2024

Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, serta instansi terkait mengenai status administrasi dan titik koordinat batas wilayah yang menjadi persoalan masyarakat.

(TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *