Namun demikian, realisasi belanja dan transfer daerah belum sepenuhnya terserap akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.
Lebih lanjut, Syamsurizal juga memaparkan indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 5,87 persen, dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,37 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,40 persen, turun 0,68 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 5,08 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak tahun 2025 tercatat sebesar 77,19, meningkat 0,67 poin dari tahun 2024 sebesar 76,52.
“Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak saat ini masih berada di peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Riau, setelah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai,” jelasnya.
Ia berharap, penyampaian LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama serta memperoleh masukan konstruktif dari DPRD Kabupaten Siak.
“Kami berharap laporan ini mendapatkan masukan dan pandangan positif dari anggota DPRD Kabupaten Siak demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pintanya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Siak, Syarif, didampingi Wakil Ketua II Laiskar Jaya, serta dihadiri 24 anggota DPRD. Turut hadir pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Siak, instansi vertikal, pimpinan BUMD, serta perwakilan Lembaga Adat Melayu Siak.
Parlindungan Tambunan
