Jakarta – Dewanusantaranews.com – Kabar terbaru berhembus dari Kemendagri. Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (KIP) melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan informasi, dan optimalisasi kanal digital.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, baik di tingkat Pusat hingga Daerah.Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran,Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bima menjelaskan, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Kemendagri, terutama dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. “KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret Kemendagri adalah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi ini memperluas cakupan pengaturan keterbukaan informasi hingga Pemerintah Desa. Selain itu, aturan tersebut memperjelas standar pelayanan, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.
Dari sisi capaian, Kemendagri berhasil mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Penyelesaian Permohonan Informasi Publik juga mencapai 100 persen pada 2025 dan 99 persen hingga September 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
