Di sisi lain, pengawasan terhadap BUMD juga merupakan bagian dari fungsi lembaga legislatif. Dalam konteks ini, DPRD Dumai melalui Komisi II DPRD Dumai memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap sektor perekonomian daerah, termasuk kinerja dan tata kelola perusahaan daerah.
Komisi II memiliki fungsi penting dalam memastikan BUMD dikelola secara profesional, transparan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Oleh karena itu, sejumlah pihak mendorong agar komisi tersebut tidak tinggal diam terhadap polemik yang mencuat di PDAM Dumai.
Pengawasan dapat dilakukan melalui pemanggilan pihak terkait, klarifikasi kepada manajemen perusahaan, hingga mendorong audit terhadap pengelolaan keuangan perusahaan daerah jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Jika benar terdapat penggunaan dana yang tidak jelas sumbernya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, baik dari aspek tata kelola perusahaan daerah maupun dari sudut pandang hukum administrasi dan keuangan daerah.
Publik kini menunggu sikap tegas dari Komisi II DPRD Dumai untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMD di daerah berjalan secara akuntabel dan tidak menyisakan ruang bagi praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan perusahaan milik daerah, terlebih ketika pejabat publik juga terlibat dalam struktur pengawasan perusahaan tersebut.
Sebelum berita ini di tayangkan, Media ini coba konfirmasi ke nomer 08117510XXX melalui pesan singkat whatsapp kepada Komisaris PERUMDAM/PDAM Dumai, Riau Satrya Alamsyah tidak di jawab. Namun pesan masuk centang 2 , hanya dilihat saja.
Raja Hasibuan
