Akibatnya, kerusakan lingkungan terjadi secara masif: air sungai berubah keruh, ekosistem perairan terganggu, dan lahan terbuka menjadi rentan longsor. Di beberapa titik, kawasan tambang ilegal bahkan menyerupai “taman safari” alat berat yang beroperasi bebas.
Meski operasi penertiban kerap dilakukan, pelaku utama kerap luput dari jerat hukum. Aktivis lingkungan menilai penindakan harus menembus “tembok kekebalan” yang diduga melibatkan oknum aparat, politisi, dan cukong.
Masyarakat, terutama petani keramba di Sekadau, telah menyampaikan langsung permintaan perlindungan hukum kepada Presiden. Mereka mengkhawatirkan keberlangsungan mata pencaharian akibat pencemaran sungai dan kerusakan habitat ikan.
Perang terhadap tambang ilegal yang dicanangkan Presiden Prabowo menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika langkah ini berhasil, bukan hanya kerugian negara yang bisa ditekan, tetapi pemulihan lingkungan juga dapat tercapai. Namun, sejarah panjang keberadaan PETI menunjukkan bahwa perlawanan akan berlangsung sengit.
“Ini bukan sekadar operasi penegakan hukum, melainkan pertaruhan masa depan lingkungan dan generasi mendatang,” ujar seorang pejabat di lingkungan Kementerian ESDM.
