Kubu Raya, Kalimantan Barat – 18 Juli 2025 – Dewanusantaranews.com – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Barat bersama tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Law melakukan peninjauan langsung ke lokasi sengketa tanah di Jalan Wonodadi 2, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Jumat sore (18/7). Peninjauan ini dilakukan menyusul laporan dugaan penyerobotan tanah milik Hj. Nursiah dan Sabran, yang telah dikuasai keluarga mereka selama lebih dari dua dekade.
H. Ibrahim, suami Hj. Nursiah, menjelaskan bahwa tanah seluas beberapa ribu meter persegi itu telah dikelola keluarganya sejak 2004, dengan dasar Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama istrinya. Di atas lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit, karet, dan terdapat bangunan pondok yang berdiri permanen.
“Selama 21 tahun kami kuasai tanpa sengketa. Baru pada 2024 muncul pihak yang memagar tanpa izin dan tanpa membayar sepeser pun,” kata H. Ibrahim di lokasi.
Menurutnya, mediasi sempat dilakukan pada tahun lalu di Balai Desa Limbung. Saat itu, pihak yang mengklaim disebut telah sepakat untuk membayar Rp150 ribu per meter, namun tidak ada tindak lanjut. Sebaliknya, pagar tetap berdiri dan keluarga H. Ibrahim justru dilaporkan ke Polres Kubu Raya.
Direktur LBH Herman Hofi Law, Dr. Herman Hofi Munawar, yang turut mendampingi warga, menilai ada kejanggalan dalam klaim sepihak atas tanah yang sudah lama dikuasai oleh warga. Ia menduga ada praktik mafia tanah yang melibatkan penggunaan sertifikat bermasalah sebagai dasar klaim.
“Kami meminta penyidik untuk menyita dan memeriksa warkah tanah serta mengusut asal-usul terbitnya sertifikat tersebut. Ini menyangkut keadilan bagi warga kecil yang tiba-tiba terancam terusir dari tanahnya sendiri,” ujar Dr. Herman.
