Wihaji menambahkan, pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan harus berlandaskan keseimbangan populasi, dengan 30 indikator sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga dan inklusi sosial, serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
“Ke depan, inilah yang akan kita kerjakan. Jika dijalankan, peta jalan kependudukan bisa terukur. Keberhasilan indikator ini akan dievaluasi secara berkala. Kami berharap seluruh kepala daerah dan jajaran OPD memastikan program ini diterapkan secara konsisten, sehingga setiap keluarga mendapatkan perhatian layak dan generasi masa depan Indonesia berkembang optimal,” imbuh Wihaji.
Pemerintah daerah yang berhasil mencapai indikator akan memperoleh reward atau insentif berupa tambahan anggaran 5–10 miliar rupiah dari alokasi Kementerian Keuangan dan DPRD.
Pj Sekda Siak, Fauzi Asni, menyatakan dukungan penuh Pemkab Siak terhadap program tersebut. “Kami tentu berupaya mendukung program pemerintah pusat melalui indikator yang diterapkan, agar keluarga di Siak dapat berkembang sehat, produktif, dan berkualitas. Kami juga akan terus berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan indikator ini dapat dijalankan dengan baik,” tuturnya.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan Rakor Pengendalian Inflasi 2025 dan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan 3 juta rumah. Forum ini menjadi sarana mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia demi tercapainya Indonesia Emas 2045.
Parlindungan Tambunan
