Sementara itu, Bupati Pohuwato menyampaikan apresiasi atas langkah Polres Pohuwato yang dinilai responsif terhadap keresahan masyarakat.
“Pemerintah daerah siap mendukung penuh upaya penertiban, khususnya di wilayah yang selama ini kerap terdampak banjir akibat aktivitas pertambangan ilegal”, kata Bupati
Dukungan serupa juga disampaikan oleh unsur TNI, DPRD, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta instansi teknis lainnya. Seluruh pihak sepakat bahwa penertiban PETI harus dilakukan secara bertahap, komunikatif, dan mengedepankan dialog agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Rapat koordinasi Forkopimda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menata kembali aktivitas pertambangan di Kabupaten Pohuwato. Dengan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan, diharapkan penertiban PETI dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat serta lingkungan.
( Idrak )
