Bagi masyarakat adat, hutan merupakan sesuatu yang sakral dan dijunjung tinggi. Jadi, program Menteri Kehutanan ini berpotensi merusak nilai sosial dan budaya masyarakat adat di daerah Kalimantan, Sumatra, dan Papua.
Masih ungkap Dr Herman lagi, Untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, tidak perlu melakukan penebangan 20 juta hektar hutan. Cukup dengan mengoptimalkan lahan petani dan memanfaatkan banyaknya lahan tidur milik pemda yang tidak produktif. Selain itu, pemberdayaan petani menjadi sangat penting. Petani kita sudah sangat memahami dunia pertanian, hanya saja selama ini mereka tidak berdaya karena kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang kontraproduktif dengan upaya peningkatan produksi pertanian.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah menghentikan impor beras yang tidak terkendali. Pemerintah harus memutuskan untuk tidak mengimpor beras lagi. Tentu saja, selama dalam proses musim tanam, rasio kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan harus dihitung dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan cadangan pangan di berbagai daerah aman.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini banyak dikeluhkan oleh petani. Distribusi pupuk bersubsidi sering kali bermasalah di berbagai daerah, dan hal ini perlu segera dituntaskan.
Persoalan lain yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan bibit unggul yang terkadang terabaikan oleh pemerintah.
Jika mafia pupuk dapat diatasi, bibit unggul tersedia, dan impor beras dihentikan, maka yakinlah Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Tidak perlu melibatkan TNI dan Polri, karena kedua institusi ini sudah padat dengan tugas dan fungsinya. Jangan lagi dibebankan dengan tugas baru yang bukan bidangnya. Yakinlah, petani kita sudah sangat paham apa yang harus dilakukan tegas Dr Herman Hofi Munawar pengamat kebijakan publik Law.
Sumber : Dr Herman Hofi Munawar
Penulis : Jono Aktivis98
