“Kolaborasi multisektor sangat diperlukan. Peran Bakesbangpol, Linmas, TNI, hingga masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan dan penindakan,” tambahnya.
Terkait ormas yang dinilai bermasalah, Eko menegaskan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan bertahap sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri. “Peringatan akan diberikan terlebih dahulu sebelum sanksi tegas dijatuhkan. Ormas harus menjadi mitra negara, bukan sumber keresahan,” ujarnya.
Ia berharap langkah terpadu ini mampu menciptakan iklim investasi yang aman dan mendukung pembangunan nasional. “Premanisme adalah musuh bersama. Dengan sinergi seluruh elemen, kita wujudkan Indonesia yang lebih aman dan tertib,” pungkasnya.
Sumber : Kemenko Polhukam), Marsda TNI Eko Dono Indarto
