Pontianak Kalbar – Dewanusantaranews.com – Kasus dugaan korupsi dana hibah yayasan Masjid Mujahidin Pontianak kembali menghangat setelah beredar kabar bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar akan segera menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.
Langkah ini dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalbar menyelesaikan audit dengan tujuan tertentu atas permintaan Kejati Kalbar.
Audit dilakukan terhadap penggunaan dana hibah dari APBD Kalbar tahun anggaran 2019 hingga 2023 yang totalnya mencapai Rp22 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk operasional dan rehabilitasi Masjid Raya Mujahidin, namun diduga dialihkan untuk pembangunan gedung megah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Mujahidin.
Dalam konferensi pers pada 9 April 2025, Kepala BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menegaskan bahwa audit dilakukan secara independen dan tanpa tekanan dari pihak mana pun, termasuk Kejaksaan.
Pernyataan ini menjawab tudingan manatan Gubernur kalbar Sutarmidji yang menyebutkan adanya pemaksaan dan tekanan dalam proses penyelidikan yang diduga bermotif politik.
Sutarmidji sebelumnya melontarkan kritik tajam kepada Kejati Kalbar, menuding ada kepentingan tersembunyi dalam upaya menjadikannya tersangka, termasuk untuk promosi jabatan oknum kejaksaan. Ia bahkan mengaitkan hal ini dengan penolakan izin tambang oleh Dinas ESDM Kalbar, yang saat itu dipimpin oleh Syarif Kamaruzaman—juga Ketua Yayasan Masjid Mujahidin.
Sutarmidji juga mengancam akan membuka berbagai rahasia institusi hukum yang diketahuinya selama menjabat, jika dirinya terus dijadikan target.
