Di tengah keterbatasan anggaran, Afni menyebut pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah Kabupaten Siak mulai memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi multipihak. Perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap daerah tempat mereka beroperasi, terutama dalam pemeliharaan infrastruktur. Kita ingin CSR itu berkelanjutan, bukan sekadar simbolis,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung pelaksanaan sejumlah program nasional di daerah yang menurutnya masih perlu penyempurnaan agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Kita tentu mendukung program pemerintah pusat, tapi dari hasil kita turun langsung, masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh. Justru masyarakat di pelosok yang seharusnya lebih dulu merasakan manfaat. Ini menjadi catatan yang akan kita sampaikan agar pelaksanaan ke depan lebih merata,” ujar Afni.
Ia juga meminta masyarakat memahami bahwa pada tahun pertama masa kepemimpinannya, tidak semua janji politik dapat langsung direalisasikan karena adanya perubahan kebijakan nasional serta tekanan fiskal yang harus dihadapi pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin berjanji tanpa melihat kemampuan. Kondisi sekarang menuntut kita menyesuaikan banyak hal. Tapi komitmen kami tidak berubah, pembangunan tetap berjalan, hanya saja harus dilakukan bertahap dan dengan kebersamaan,” katanya.
Menutup rangkaian Safari Ramadan 2026 di Kecamatan Kandis, Afni menegaskan bahwa kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi situasi sulit.
“Safari Ramadan ini bukan hanya silaturahmi, tapi cara kita memastikan bahwa pemerintah tetap ada bersama rakyat. Kalau kita kuat bersama, saling mendukung, insyaAllah tantangan seberat apa pun bisa kita lalui,” tutupnya.
Parlindungan Tambunan
