Lebih jauh, Dr. Herman menilai bahwa reaksi emosional dari kepala daerah justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan masalah lintas sektor.
Masyarakat ingin melihat bahwa pemerintah daerah mampu bekerja sama dengan lembaga lain, bukan terjebak pada konflik personal. Kalau semuanya dikembalikan pada mekanisme dialog dan verifikasi, persoalan sederhana seperti ini akan selesai tanpa gaduh,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar para pejabat publik menjaga wibawa komunikasi antarinstansi, karena setiap pernyataan di ruang publik akan membentuk persepsi masyarakat.
Dalam konteks pelayanan publik, komunikasi terbuka dan koordinasi adalah fondasi utama. Jangan sampai perbedaan teknis justru menjadi konsumsi politik yang memperkeruh suasana,” ujarnya.
Dr. Herman Hofi Munawar menegaskan bahwa dialog dan kompromi antar lembaga harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia berharap baik Pemkab Kubu Raya maupun pihak PT Angkasa Pura II segera duduk bersama untuk mencari solusi tanpa harus memunculkan narasi saling menyalahkan.
Tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang optimal. Kalau semua pihak bisa menahan ego dan duduk bersama, maka persoalan sederhana tidak akan menjadi konflik besar,” tutupnya.
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik
