Termasuk di dalamnya adalah aturan dalam pembangunan rumah susun dan rumah tapak bersubsidi yang harus tetap berpihak pada masyarakat kelas bawah.
Persoalan klasik Over Dimension and Over Load (ODOL) juga masuk dalam daftar pembahasan. Komisi V mengungkapkan bahwa Presiden telah memerintahkan penegakan aturan ODOL dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, menyusul banyaknya kerusakan infrastruktur akibat truk-truk bermuatan berlebih.
“Penanganan ODOL harus jadi kerja bersama antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah,” jelas Lasarus.
Komisi V mencatat bahwa masih banyak hambatan teknis dan kelemahan dalam pengawasan lapangan yang perlu segera dibenahi.
Diskusi juga menyentuh evaluasi terhadap proyek jalan paralel perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan dan Papua, yang hingga kini belum seluruhnya rampung dari pemerintahan sebelumnya. Presiden menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut, guna menjaga integrasi nasional dan keamanan kawasan perbatasan.
Sejumlah masukan dari Komisi V akan ditindaklanjuti melalui regulasi baru maupun penyesuaian kebijakan teknis, termasuk kemungkinan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) yang bersifat langsung dan lintas sektor.
Menjawab pertanyaan awak media, Lasarus menyebut bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, agenda pertemuan difokuskan pada sektor-sektor teknis yang menjadi wewenang Komisi V dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Pertemuan ini mencerminkan adanya semangat kolaboratif antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional. Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berbasis kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
Sumber Rilis : Ketua Rela Kalbar
