“Ini bentuk nyata komitmen terhadap pemberdayaan usaha mikro dan ultra mikro,” ungkapnya.
Tak kalah penting, perhatian terhadap transparansi dan reformasi birokrasi juga menjadi sorotan. “Sebagus apapun program pembangunan, tanpa birokrasi yang baik, mustahil bisa terealisasi. Birokrasi adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintahan,” ujarnya.
Oleh karena itu, pembangunan koordinasi antar OPD serta perlindungan hukum terhadap aparatur negara menjadi hal yang krusial.
Pengamat ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan mendukung program pemerintah secara objektif.
“Kritik diperlukan, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman yang utuh dan solusi. Mari kita dorong Kalbar menuju arah yang lebih baik bersama-sama,” pungkasnya.
