“Setidaknya ada 5 Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dan rujukan bagi Pemerintah dan semua perangkat Negara untuk memberikan ruang waktu dan anggaran yang memadai bagi insan pers tak terkecuali di Sumatera Utara. Ada UUD 1945 pasal 28F, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No 14 tahun 2008 KIP, UU No 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik, UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini dasar hukum yang sangat kuat bagi kepala daerah untuk mendukung kinerja media dari sisi support anggaran” Katanya.
Sebab menurut Feri Sibarani, yang dikenal aktif melakukan kajian-kajian di bidang Pers dan hukum Pers ini, selama ini sangat banyak permasalahan di dunia Pers Indonesia termsuk di Sumatera Utara.
“Yang sangat memanas dan mengemuka adalah, adanya penganggaran untuk publikasi media yang diskriminatif dan seperti berpihak kepada media dan organisasi Pers tertentu. Ini sangat melanggar undang-undang, dan berpotensi di gugat secara hukum. Gubernur Sumut harus arif dan bijaksana memperlakukan insan Pers. Pendekatannya harus pada kinerja dan kemampuan membuat informasi yang kredibilitas, profesional, bertanggung jawab, serta memiliki wawasan tentang pemerintahan dan tujuan bernegara” Pungkasnya.
Ia berharap, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution benar-benar dapat menghargai dan melibatkan peran dan fungsi Pers dalam mendorong dan mewujudkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara, dengan meningkatkan perhatian serius untuk memberi ruang, kesempatan, dan anggaran secara berkeadilan bagi setiap media, wartawan dan organisasi Pers yang benar-benar bekerja dan bertanggungjawab menyajikan informasi penting bagi masyarakat Sumatera.
Sumber : Bidang Publikasi DPP-PPDI
Penulis : FITRI
