“Jangan sampai masyarakat Riau hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Ketika proyek dan kegiatan usaha berlangsung di Riau, masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat nyata, baik melalui program TJSL maupun kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” tegas Akel.
Karena itu, RDP dinilai penting untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai kebijakan, mekanisme pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan CSR/TJSL dan tenaga kerja lokal.
Laskar RMRB berharap DPRD Riau dapat menghadirkan SKK Migas Sumbagut, KKKS, perusahaan vendor/mitra kerja dan pihak terkait lainnya dalam RDP tersebut.
Akel menegaskan, langkah Laskar RMRB bukan untuk menghambat investasi maupun kegiatan industri migas di Riau.
“Kami tidak anti-investasi. Justru kami ingin investasi tumbuh sehat, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Riau. Perusahaan mendapatkan proyek, masyarakat mendapatkan manfaat, dan aturan tetap ditegakkan. Itu yang kami perjuangkan,” katanya.
Laskar RMRB menilai DPRD Riau memiliki peran strategis untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan rekomendasi yang konkret.
“Kami mendesak DPRD Riau jangan hanya menerima surat ini sebagai formalitas. Gelar RDP, panggil pihak-pihak terkait, buka data dan evaluasi kepatuhannya.
Masyarakat Riau berhak mengetahui sejauh mana industri migas memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” pungkas Akel Pernando.**
(TIM)
